Bom Makassar: Sampai Kapan
Kita Mau Diam?

Oleh: Bonni Rambatan

Sore hari pada tanggal 16 Maret 2021, seorang pria kulit putih berusia 21 tahun berkunjung ke tiga lokasi spa pijat di Atlanta, Georgia, dan membunuh delapan orang, enam di antaranya perempuan keturunan Asia. Pagi hari pada tanggal 28 Maret 2021, sepasang suami istri pergi ke Gereja Katedral di Makassar dan meledakkan bom bunuh diri, melukai sekitar dua puluh orang lainnya.

Kedua kasus ini tentunya tidak berkaitan. Namun, secara struktural, mereka adalah pengejawantahan dari kekerasan mayoritas terhadap minoritas, kekerasan yang sudah direpresi puluhan tahun dalam sejarah masyarakatnya masing-masing dan sudah terlalu sering meledak—melalui senjata api hingga bom—dan menelan banyak korban tidak bersalah.

Respons pertama dari pihak berwenang menunjukkan betapa kuatnya penyangkalan akan hal ini. Di Amerika, petugas polisi berulang kali memberikan alasan mengapa penembakan yang terjadi tak ada kaitannya dengan ras, namun pelaku sekadar menderita kecanduan seks dan kebetulan mengalami hari yang naas, seolah-olah membunuh perempuan Asia wajar saja dilakukan siapapun dalam posisinya. Di Indonesia, Presiden Jokowi menghimbau agar pengeboman Gereja Katedral tidak dikaitkan dengan SARA, dan agar kita melihat pelaku sebagai penjahat kemanusiaan dan bersama-sama mengutuknya, seolah-olah kutukan terhadap kekerasan merupakan sebuah aspirasi solutif seluruh anggota masyarakat.

Tidak sulit untuk melihat betapa keduanya merupakan praktik senam mental yang sama: seolah-olah seorang yang menderita kecanduan seks dan mengalami hari yang naas tidak terkait motivasi rasisme, dan seolah-olah sepasang penjahat kemanusiaan tidak terkait motivasi supremasi berbasis agama. Hal ini jelas-jelas salah: seorang anak yang gemar merundung siswa lain di sekolah bisa jadi memang nakal, tapi kenakalannya akan terdorong kian kejam jika dia dibesarkan untuk merasa lebih superior dibandingkan siswa yang dirundung (misalnya jika siswa yang dirundung menderita autisme, bertindak terlalu feminin walau dinyatakan laki-laki, atau siswa Papua yang bersekolah di Jawa).

Mengabaikan relasi keduanya cukup fatal secara logika, senam mental yang menafikan permasalahan struktural guna memaknai semuanya sebagai permasalahan moralitas individu, sementara jelas-jelas moralitas individu amat dibentuk oleh struktur yang ada. Rasisme terhadap bangsa Asia di Amerika Serikat telah berlangsung puluhan tahun, tidak bisa dilepaskan dari sejarah perang dunia dan imperialisme Barat yang amat panjang. Supremasi Islam di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari berbagai tindakan dan kebijakan politik semenjak masa Orde Baru. Supremasi, apapun wujudnya, terlahir dan dilanggengkan oleh struktur-struktur politik dan sosial yang ada.

Tentu kita patut membedakan Islam dengan Supremasi Islam, sebagaimana kita patut membedakan orang-orang kulit putih dengan ideologi Supremasi Kulit Putih. Bukan warna kulit atau ajaran kitabnya sendiri yang salah. Namun, kita juga harus berani mengakui bahwa hegemoni politik yang keji telah dibangun atas namanya. Hegemoni itu melanggengkan keyakinan seolah-olah kaum mayoritas (Kulit Putih di AS, Islam di Indonesia) memiliki hak untuk hidup lebih layak dan nyaman meski dengan mengancam eksistensi kaum minoritas. Nyatanya, struktur jahat selalu dilanggengkan oleh orang-orang baik yang mengutamakan kenyamanan dibandingkan pencerminan.

Pasalnya, tidak ada satupun seruan #KamiTidakTakut, tidak ada massa pengutukan sebesar apapun, yang mampu melawan hegemoni struktural semacam ini. Sudah hampir dua puluh tahun kita hidup dalam bayang-bayang terorisme berbasis Supremasi Islam di Indonesia, mulai Bom Bali tahun 2002 lalu hingga Bom Makassar 2021 kemarin. Setiap tahun, selalu ada saja sekelompok pemuda Islam di Indonesia yang memutuskan bahwa meledakkan sekelompok manusia lain merupakan ide yang bagus. Ledakan-ledakan ini bukan karena kita kekurangan gerakan untuk mengutuk aksi terorisme. Bahkan bukan masalah pentingnya pendidikan Pancasila sejak dini agar para pemuda memiliki ideologi yang kuat untuk melawan supremasi agama. Ini murni masalah pelanggengan ideologi Supremasi Islam dalam masyarakat yang masih beramai-ramai kita lakukan setiap hari.

Membenci dan mengutuk serangan-serangan terorisme berskala besar merupakan reaksi yang wajar sebagai seorang manusia—tidak perlu imbauan apapun untuk itu. Tantangan sebenarnya adalah untuk belajar membenci teror-teror kecil dalam kehidupan masyarakat minoritas sehari-hari sebelum ia tumbuh menjadi sebuah -isme besar yang telah mempersenjatai dirinya dengan kekerasan fisik. Teror-teror kecil seperti yang dirasakan kaum non-muslim di pemukiman mayoritas muslim saat mereka hendak berkumpul dan beribadah, atau hendak mengajukan izin mendirikan rumah ibadah. Teror-teror kecil yang dirasakan kaum non-muslim saat melihat betapa keluhan terhadap suara adzan—yang murni terkait kelayakan hidup sehari-hari—bisa berujung penjara. Teror-teror kecil yang dirasakan para siswa non-muslim saat harus memilih apakah ia harus mengenakan atribut keagamaan agama lain atau dirundung para siswa lainnya. Teror-teror kecil yang dirasakan warung yang masih buka di siang hari saat bulan puasa. Teror-teror kecil yang dirasakan banyak anggota masyarakat setiap kali massa berjumlah ratusan orang turun ke jalan atas nama Supremasi Islam, dan semua pihak berwenang seolah ikut merayakannya, sebagaimana baliho-baliho besar yang merayakan tokoh-tokoh Supremasi Islam yang vokal menyiarkan ekstremisme mereka tetap berdiri congkak, petentang-petenteng di berbagai sudut kota.

Teror-teror kecil ini turut dilanggengkan dalam praktik-praktik bermasyarakat lainnya yang, walau tidak selalu menimbulkan rasa takut, masih jauh dari keadilan. Hal-hal seperti segregasi, gosip tetangga, ketimpangan kesempatan profesional dalam lembaga-lembaga tertentu, dan lain-lain terus menghantui kehidupan bermasyarakat. Ini bukan masalah orang jahat melawan orang baik, namun orang baik yang dengan senang hati menunduk dan memberikan jalan bagi orang jahat karena takut, sungkan, dan enggan peduli akan nasib manusia yang berbeda dari mereka. Ini masalah orang-orang baik yang selalu memilih untuk memalingkan muka dibandingkan mempertanyakan kontribusi mereka terhadap kekerasan yang selalu terjadi berulang-ulang. Ini masalah orang-orang baik yang selalu mendahulukan ego mereka sebagai orang yang harus dipandang baik dibandingkan hak manusia lain untuk hidup secara layak. Tidak ada gunanya kita membenci dan mengutuk aksi terorisme jika kita tidak lantas meresapi kebencian itu dan menerapkan kutukan yang sama terhadap praktik supremasi agama yang meracuni kehidupan kita sehari-hari.

Sudah saatnya kita bicara tentang Supremasi Islam. Sudah saatnya kita beramai-ramai menyikapi permasalahan ini dengan dewasa dan menyadari bahwa mengkritik struktur sosial yang mereproduksi kecongkakan berbasis agama merupakan hal yang berbeda dari penghinaan agama itu sendiri. Sudah banyak sekali dari kaum minoritas yang meneriakkan hal ini dari awal, selama belasan dan puluhan tahun. Namun, tak peduli seberapa berbusanya mulut minoritas berteriak, ujung-ujungnya selalu kalah dengan kutukan-kutukan mayoritas yang enggan bercermin kepada privilese berbasis agama yang mereka pelihara. Mungkin sudah saatnya kita membuka mata dan telinga kita untuk kaum minoritas, memberikan panggung untuk kegelisahan kami yang kian nyata.

Nyatanya, kami sangat takut. Takut apa kata tetangga. Takut persekusi dari warga masyarakat lainnya. Takut dengan sistem kepolisian dan hukum yang amat timpang dan tidak pernah memihak kaum minoritas. Rasa takut adalah kondisi dasar sehari-hari dari banyak anggota masyarakat kita. Kita memilih diam ketimbang berteriak tentang Supremasi Islam walau kita semakin lama semakin tercekik. Kita memilih hidup aman walau kita tahu wilayah aman yang kita nikmati harus dibayar dengan ledakan bom di gereja sana atau ruang publik sini. Namun, kita terus-menerus heran dan bertanya-tanya: Mau sampai kapan?

Bom Makassar memang sebuah tragedi kemanusiaan, tapi ia juga sebuah tragedi keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kita butuhkan bukan sekadar kutukan, bukan berhenti pada tuturan pendidikan. Lebih dari apapun, yang kita butuhkan adalah telinga tanpa penghakiman, panggung aman untuk pengungkapan kegelisahan dalam kehidupan antar agama tanpa penjejalan narasi-narasi tertentu. Yang kita butuhkan adalah kepedulian dan validasi akan pengalaman kaum minoritas, pengakuan bahwa eksistensi minoritas lebih penting daripada kenyamanan ego kaum mayoritas.

Jika terus dilanggengkan, narasi-narasi sebaliknya seperti: “Ini bukan masalah SARA,” “Semua kembali kepada individu masing-masing saja,” atau “Jangan usik struktur masyarakat yang sudah nyaman,” akan selalu berujung pada usaha-usaha untuk benar-benar menghapus eksistensi minoritas, entah melalui senjata api di AS atau bom rakitan sendiri di Indonesia. “Jangan bawa isu SARA” sudah terlalu sering menjadi tameng mayoritas untuk menjaga kenyamanan hegemoni mereka. Pada kenyataannya, kehidupan minoritas selalu sudah diwarnai isu SARA pada detik kami memutuskan untuk tetap hidup.